Laporan Saksi Korban Penyiksaan Masa Konflik Diserahkan ke KKR Aceh

Laporan Saksi Korban Penyiksaan Masa Konflik Diserahkan ke KKR Aceh

Share this:

Laporan Saksi Korban Penyiksaan Masa Konflik Diserahkan ke KKR Aceh – Memeringati Hari Sokongan Global buat Korban Penganiayaan, Regu Submisi Penganiayaan di Aceh, terdiri dari KontraS, KontraS Aceh, LBH Apik Aceh, Pusat Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh( PASKA), serta Asia Justice and Rights( Didik), memberikan dengan cara resmi informasi submisi dengan tema spesial penganiayaan.

Laporan Saksi Korban Penyiksaan Masa Konflik Diserahkan ke KKR Aceh

thetorturereport – Informasi diserahkan oleh Faisal Hadi( KontraS Aceh), Indria Fernida( Didik), Samsidar( LBH Apik), serta Faridah( Paska) pada Pimpinan KKR Aceh, Afridal Darmi, serta anggotanya Masthur Yahya, dan Evi Narti Zein.

Dikutip dari kumparan, Afridal Darmi berkata submisi ini ialah wujud kesertaan warga buat menguatkan cara pengungkapan bukti yang lagi dijalani oleh KKR Aceh, spesialnya berhubungan dengan insiden pelanggaran HAM berbentuk penganiayaan serta perlakuan tidak kemanusiaan.“ Ini ialah data- data bukti masyarakat Aceh yang sempat hadapi penganiayaan ketika bentrokan dahulu,” tuturnya.

Baca juga : Interogasi, Penyiksaan, dan Pemerkosaan Dilakukan Jerman di Prancis

Baginya, metode submisi buat mengakulasi bukti korban penganiayaan oleh beberapa badan, dicoba cocok ketentuan di KKR Aceh. Alhasil esoknya, akta itu bisa jadi akta sah.

Saat sebelum diresmikan selaku akta sah, informasi itu esoknya hendak diverifikasi pada para korban penganiayaan. KKR Aceh tidak butuh lagi melaksanakan analitis balik.“ Cuma memeriksa, buat menanya apakah betul meraka sudah mengantarkan kesaksiannya,” nyata Afridal.

Dokumen bukti itu amat bermanfaat buat menguak bukti, serta kekerasan yang sempat terjalin di Aceh ketika bentrokan antara Penguasa Indonesia serta Aksi Aceh Merdeka( GAM). Sepanjang ini, banyak korban yang lalu dikunjungi beberapa badan buat ditanya kesaksiannya, berkali- kali, apalagi mereka hingga jenuh.

Esoknya, korban kekerasan di Aceh tidak butuh lagi ditanya kesaksiannya, sebab seluruh statment mereka sudah terdokumentasi dengan bagus di KKR Aceh.“ Kita rencananya hendak mengabadikan bukti dari 10. 000 orang, yang sempat hadapi kekerasan sepanjang bentrokan Aceh,” tuturnya.

Perwakilan dari KontraS Aceh, Faisal Hadi berkata Hak buat leluasa dari penganiayaan serta aksi tidak kemanusiaan yang lain ialah salah satu hak asas yang tidak dapat dikurangi ataupun dibatasi dalam suasana apapun[non- derogable rights], tercantum dalam situasi perang. Penganiayaan ialah salah satu perbuatan kesalahan ataupun kejahatan yang diakui dalam prinsip global serta diatur oleh hukum HAM, humaniter ataupun kejahatan global. Penganiayaan yang dipraktekkan dengan cara analitis ataupun menyebar jadi salah satu faktor kesalahan kepada kemanusian[crimes against humanity], yang ialah salah satu kesalahan sangat sungguh- sungguh dalam hukum global.

Laporan Penyiksaan

Faisal Hadi mengatakan riset serta pendokumentasian yang terverifikasi dalam informasi submisi ini, dicoba semenjak 2013 hingga 2018, dengan tata cara tanya jawab serta riset partisipatif pada korban penganiayaan.

Informasi yang diserahkan pada KKR Aceh berisikan 91 bukti para penyintas bentrokan Aceh yang terdiri dari 64 orang pria serta 27 orang wanita. Mereka berawal dari 8 kabupaten/ kota Provinsi Aceh, ialah: Aceh Besar, Pidie, Pidie Berhasil, Bireun, Lhoksumawe, Aceh Utara, Aceh Timur serta Aceh Berhasil.

Temuan- temuan kunci tercantum di antara lain merupakan rentang waktu durasi terbentuknya penganiayaan, posisi penganiayaan, korban penganiayaan, pola serta wujud penganiayaan, corak penganiayaan pelakon penganiayaan dan akibat dari penganiayaan. Dalam cara pembuatan submisi ini, 2 orang penyintas sudah tewas bumi, salah satunya dampak insiden penganiayaan yang dirasakannya.“ Regu Submisi merumuskan kalau ada fakta permulaan yang kokoh yang membuktikan kalau sudah terjalin aksi penganiayaan serta perlakuan kejam serta mengurangkan derajat dengan cara besar serta analitis, yang menggapai titik batasan selaku kesalahan kepada manusiawi,” tutur Faisal.

Baginya, penganiayaan ketika bentrokan Aceh, jadi salah satu metode yang sering dicoba pada masyarakat awam buat menebar kekhawatiran untuk kemampuan politik kepada orang Aceh. Dengan cara spesial, penganiayaan dipakai buat memperoleh data, buat memidana, mengecam ataupun mempermalukan korban.

Pada biasanya, penganiayaan terjalin sehabis korban hadapi penangkapan sekehendak hati serta dibawa ke suatu tempat penangkapan, ataupun bangunan, atau posisi rahasia yang dipakai selaku tempat penangkapan oleh tentara serta polisi. Dalam sebagian permasalahan, penganiayaan dicoba di ruang khalayak, misalnya di alun- alun, dengan tujuan mengedarkan teror kepada warga sekelilingnya.

Perwakilan dari Didik, Indria Fernida mengatakan akta itu merupakan rahasia, tidak dapat diakses khalayak, sebab muat semua indentitas korban penganiayaan.“ Informasi pula muat beberapa posisi yang dipakai buat penganiayaan,” tuturnya.

Pelakon biasanya merupakan petugas keamanan Penguasa Indonesia, beberapa lagi merupakan wajib militer. Sedangkan korban biasanya merupakan keluarga GAM, ataupun masyarakat yang ditaksir berkaitan dengan para badan GAM pada dikala itu.

Akibat penganiayaan pula terdaftar dalam informasi, bagus dengan cara raga, psikologis ataupun ekonomi. Sedangkan kekerasan intim kepada masyarakat Aceh berhubungan dengan corak bentrokan, pula dikira selaku dikira penganiayaan.“ Spesial korban penganiayaan intim. Butuh dicoba upaya- upaya penyembuhan, supaya mereka merasa tidak dilemahkan martabatnya selaku orang,” tutur Indria.

Sedangkan itu, Badan KKR Aceh, Evi Narti Zein berkata sepanjang ini terdapat sebesar 2. 000 blangko bukti korban kekerasan era bentrokan Aceh yang sudah, serta lagi dikumpullkan. Profesi itu dicoba oleh beberapa sukarelawan, di dasar koordinasi Komisioner KKR Aceh.

Direncanakan KKR Aceh hendak mengakulasi 10. 000 bukti korban hingga 2021 kelak, dalam dalam rentang waktu kegiatan Komisioner KKR Aceh saat ini, yang dilantik 24 Oktober 2016 kemudian. Diperkirakan terdapat 35. 000 permasalahan kekerasan era bentrokan Aceh.“ Informasi ini amat berarti untuk KKR Aceh,” tutur Evi.

Dalam saran informasi hasil bukti korban penganiayaan di Aceh, Regu Submisi pula membagikan saran beberapa saran pada KKR Aceh serta para pihak yang lain, selaku selanjutnya:

• KKR Aceh lalu memprioritaskan pengungkapan bukti mengenai penganiayaan dan aksi tidak kemanusiaan yang lain, serta berkolaborasi dengan semua lembaga terpaut mengakulasi data, informasi serta akta mengenai mereka yang jadi korban penganiayaan, pola serta pelakon penganiayaan untuk usaha pengungkapan bukti.

• Pemerintah lekas berikan penyembuhan korban selaku wujud dari reparasi menekan, bertugas serupa dengan KKR Aceh serta warga awam untuk korban penganiayaan, dalam wujud pengarahan, sokongan ekonomi, desain koreksi rumah serta usaha rehabilitasi yang lain.

• KKR Aceh buat mempersiapkan suatu usulan program reparasi jangka- panjang untuk korban penganiayaan, dengan bertanya dengan para korban penganiayaan dan para ajudan korban penganiayaan.

• KKR Aceh serta Penguasa bertugas serupa dengan warga awam buat lekas mencatat serta melestarikan tempat- tempat penangkapan serta penganiayaan di semua area Aceh, selaku wujud memorialisasi dalam antusias tidak membiarkan penganiayaan terjalin lagi.

• KKR Aceh merujuk kasus- kasus kunci yang sudah diinvestigasi pada Komnas HAM buat dilanjutkan selaku pelacakan pro- justicia.

• Lembaga keamanan serta penegak hukum di Aceh serta di semua Indonesia membenarkan pola penganiayaan di era bentrokan, serta menjamin kalau penganiayaan tidak hendak terjalin lagi.

• Besar impian kita supaya submisi ini bisa berkontribusi pada cara pengumpulan statment serta dengar bukti dan informasi akhir KKR Aceh, selaku alas dari cara perdamaian serta perdamaian yang jadi angan- angan kita bersama.